Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten lndragiri Hilir tentang Sadan Permusyawaratan Desa, Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Keanggotaan BPD; Pemilihan Anggota BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Kedudukan dan Hubungan BPD dengan Lembaga lain di Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Peningkatan Kapasitas BPD; dan Pendanaan.