Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam memberikan layanan publik tertentu, dalam Peratran Bupati ini diatur tentang Perubahan pada Pasal 1 ketentuan umum; Perubahan pada Pasal 5 Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); Perubahan pada Pasal 8 Jenis layanan publik tertentu