Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, dalam Peratura Buuati ini diatur tentang Objek pajak reklame; Dasar pengenaan pajak reklame; Perhitungan pajak reklame; Pemasangan reklame; Pemungutan, penerbitan SKPD dan pembayaran pajak reklame.