Bahwa dalam rangka mewajudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan kebutuhan proses penanganan gratifikasi yang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif dan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu dilakukan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Peraturn Bupati inii diatur tetang Laporam gratifikasi; Unit pengendalian gratfikasi; Hak dan perlindunga pelapor.