Bahwa penyebaran informasi hukum yang mudah dan cepat dengan penataan dolrumentasi dan informasi hukum yang dike!c!e. sesuai dengan standar pengelolaan dokurnen dan informasi hukum merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi hukum melalui Jaringan Dokwnentasi dan lnformsi Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokwnentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negcri dan Pemerintah Daerah