Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 serta kondisi nkuangan yang tidak sesuai dengan proyeksi APBD Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Bupati Ini di atur tentang Sistematika dan Penyusunan Perubahan RKPD.