Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan melalui audit kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya terhadap program dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi, perlu adanya pedoman teknis, dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sasaran Audit Kinerja; Kegiatan Audit Kinerja dan Pelaksanaan Audit Kinerja.