Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dcngan Perjanjian Kerja, pemerintah wajib membcrikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum dan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran dan efektifitas dalam memberikan perlindungan dan pelayanan, perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan dan Pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perlindungan kepada ASN; Pelayanan kepada ASN; Pembiayaan.