Bahwa dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, memberikan apresiasi atas kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak daerah dan mengurangi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan kebija.kan perpaja.kan daerah dan berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghapusan sanksi administratif; Pemberian penghapusan sanksi administratif; dan Pelaporan penghapusan sanksi administratif.