Bahwa untulc melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4)) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten lndragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, perlu disesuaikan, dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghasilan tetap; Pengalokasian siltap; Tunjangan.